Pemkot Makassar Tolak Keras Kebijakan Menpan RB Soal Rasionalisasi PNS

Assalamulaikum wr..wb

Salam sejahtera buat sobat Beritapns.com.

Beberapa daerah sudah memberikan reaksi terhadap kebijakan yang diambil oleh Menpan-RB soal Rasionalisasi PNS yang akan dilakukan Beberapa tahun kedepan. Beberapa pimpinan daerah sudah menolak dengan tegas adanya rasionalisasi PNS ini karena akan membuat Para PNS resah dan menurunkan semangat kerja PNS yang lulusan SMA kebawah. Berdasarkan info juga Mayoritas PNS yang ada didaerah-daerah dihuni oleh Lulusan SMA sederajat.

Berikut Reaksi Pemkot Makassar yang menolak Kebijakan Rasionalisasi PNS

Rencana Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemempan-RB) terkait kebijakan rasionalisasi Pegawai Negri Sipil (PNS) dengan alasan peningkatan kompetensi pegawai dan penghematan anggaran daerah. Mendapat respon keras dari Pemerintah kota Makassar.

Sekertaris Badan Kepegawaian (BKD) Makassar, Basri mengatakan, seharusnya rencana Kemempan-RB yang ingin melakukan rasionalisasi PNS perlu dikaji dengan matang, karena hal ini sangat penting untuk pembangunan daerah dan Bangsa Indonesia ke depan.

Karenanya, wacana Kemempan-RB tersebut dianggap tidak tepat. Pasalnya, sebagai perbandingan saat awal reformasi lalu dimana terjadi ekonomi yang genting, tetapi kala itu tidak ada pengurangan pegawai negri ataupun rasionalisasi sama sekali.

“Kita lihat waktu saat jatuhnya presiden soeharto dan reformasi, kan tidak ada pengurangan pegawai meski kondisi genting, sekarang kan normalji kondisi negara kenapa mau ada rasionalisaai lagi, dan Pak Wali juga kurang setuju jika kebijakan ini diberlakukan.” ujar Basri, Jumat, (11/3/2016).

Selain itu, Basri mengaku, mengenai rencana rasionalisasi PNS di Negara Indonesia itu ditolak oleh semua daerah. “Saya kira semua daerah juga tidak setuju Dik.” lanjutnya. Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa sejauh ini pemerintah daerah sudah melakukan reformasi birokrasi dengan cara perekrutan PNS dengan berbasis kompetensi.”Fungsi utama PNS adalah pelengkap negara kesatuan dan bukan hanya sekedar dilihat dari aspek kompetensi saja, karena itu PNS masih sangat dibutuhkan.”pungkasnya.

Sementara itu Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menuturkan, sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan kebijakan Kemempan-RB untuk rasionalisasi. Namun, syaratnya harus ada solusi yang jelas dan tidak merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sendiri.

“Menurut saya Kemempan-RB harus punya solusi, ya pada dasarnya sih bagus, tapi harus pikir dampaknya. Kasihan orang kalau langsung dirasionalisasi, ibaratnya pegawai tiba-tiba di PHK tapi tidak ada kerja lain kan menimbulkan pengangguran lagi. Bagusnya yang ada saja sekarang kita berdayakan.” ujar Danny.

Danny menambahkan, seharusnya Kemempan-RB lebih mengutamakan peningkatan sistem kompetensi melalui pelatihan-pelatihan terhadap PNS yang sudah ada saat ini. Selain itu, proses mutasi yang biasa dilaksnakan oleh Pemda merupakan solusi peningkatan kompetensi bagi PNS agar bisa bekerja maksimal sebagai abdi negara dan masyarakat.

“Ada dua jalan bisa dilakukan, tingkatkan SDM dengan berbagai pelatihan, dan kedua seperti yang kita lakukan seperti mutasi atau meroling para pegawai yang ada saat ini. Jadi perencanaan harus tepat. Jangan bikin persoalan besar di belakang hari.”harap Danny.

Sebelumnya, pihak Kemempan-RB mengeluarkan statmen bahwa sekarang ini pihaknya sedang melakukan pengkajian rasionalisasi PNS. Karena alasan penghematan anggaran dan juga ingin melakukan peningkatan kompetensi PNS.

Sumber: http://rakyatku.com/2016/03/11/news/pemkot-makassar-tolak-kebijakan-rasionalisasi-pns.html

Demikian info mengenai Pemkot makasar yang menolak keras kebijakan rasionalisasi PNS yang dicanangkan oleh Menpan-RB.