Gubenur Ini Minta Wacana Pensiun Dini PNS Dikaji Serius,Karena Akan Membuat Keresahan PNS

Assalamualaikum wr..wb

Salam sejahtera buat kita semua.

Informasi ini terkait pernyataan Gubenur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo bahwa wacana Menpan-RB yang ingin pensiun dinikan PNS yang berpendidikan SMA kebawah harus dikaji serius, Kenapa?

Belum lagi selesai permasalahan mengenai Honorer K2, kali ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi (Menpan RB) kembali mewacanakan pemangkasan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melakukan pensiun dini.

PNS yang akan dipangkas ini pun dalam jumlah yang tidak sedikit. Sekitar 750 sampai satu juta orang, yang berlatar pendidikan di bawah S1 atau Sarjana. Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengatakan hal itu masih harus dikaji ulang bersama.

Selain itu, ia menambahkanm negara ini bukan satu perusahaan yang asal main pangkas pada pegawainya. “Harus dikaji dulu. Perbaiki dulu ekonomi rakyat baru main PHK, main berhentikan orang,” tegasnya.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini mengatakan, wacana kebijakan tersebut merupakan manuver yang belum tentu baik secara. Ia meminta pada kementerian jangan membuat lompatan-lompatan kebijakan yang belum tentu baik bagi semua pihak.

“Ini terlalu banyak manuver-manuver yang belum tentu baik untuk kita semua. Jangan jumper-jumper gitu. Pemerintahan itu harus jaga keberlanjutan,” kata Syahrul.

Ia menambahkan, dalam membuat kebijakan atau melontarkan wacana kebijakan, pihak kementerian sebaiknya mendiskusikannya secara bersama. Tentunya dengan melakukan pendekatan tata laksana pemerintah.

“Kita tidak bisa kayak perusahaan, kalau saya tidak suka sekarang bisa langsung suruh pergi. Tidak bisa seenak begitu. Itu tandanya kita masih perlu bicara dalam pendekatan governance. Itu (wacana kebijakan) harus dibicarakan bersama. Tidak dengan kuasa sendiri,” jelas Syahrul.

Sumber: rakyatku.com

Semoga wacana pensiun Dini PNS ini tidak memberatkan berbagai Pihak dan tidak membuat resah PNS, seharusnya kebijakan seperti ini tidak perlu diambil oleh pemerintah, sudah cukup dengan adanya moratorium PNS, eee malah mau PHK massal lagi.